Subsidi Triliunan Nyasar Tingkat Salah Sasaran Bansos PKH Tembus 45 Persen

Saya mengamati carut-marut penyaluran bantuan sosial atau bansos salah sasaran di Indonesia seolah menjadi drama tahunan yang tidak kunjung usai. Ekspektasi kita tentu saja dana bantuan tersebut mendarat mulus di tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan untuk menyambung hidup. Namun realitanya sungguh bikin mengelus dada karena anggaran triliunan rupiah justru kerap nyasar ke dompet kelompok masyarakat yang sama sekali tidak berhak.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sistem distribusi jaring pengaman sosial kita masih menghadapi tantangan yang sangat besar. Melihat kondisi riil di lapangan, saya menilai tingkat salah sasaran (miss-target) bansos kita sudah masuk dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan. Bayangkan saja, berdasarkan estimasi Susenas (Survei Ekonomi Nasional) 2024 dan kajian Dewan Ekonomi Nasional, tingkat salah sasaran bansos Program Keluarga Harapan atau PKH masih mencapai 45%.

Angka 45% itu bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan cerminan dari hampir separuh bantuan yang menguap kepada pihak yang tidak berhak. Dampak finansial dari kebocoran ini jelas membebani anggaran pendapatan dan belanja negara kita secara luar biasa.

Catatan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi menunjukkan kerugian negara akibat bansos salah sasaran ini mencapai Rp523 miliar per bulan dari awal tahun 2021 hingga awal tahun 2023. Jika diakumulasikan dalam setahun, dana yang terbuang sia-sia ini bisa digunakan untuk membangun fasilitas publik yang jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.

Angka salah sasaran yang menembus 45% pada bansos PKH membuktikan adanya lubang besar dalam sistem pengawasan dan pemutakhiran data terpadu kita.

Siapa Saja yang Menikmati Dana Hak Orang Miskin

Menurut saya, keadilan sosial di negeri ini terus terusik selama daftar penerima manfaat masih dipenuhi oleh nama-nama yang tidak layak. Fenomena di lapangan memperlihatkan kontras yang sangat tajam sekaligus memprihatinkan terkait profil para penerima bantuan.

Fakta menunjukkan bahwa dana bansos masih diterima oleh warga sejahtera, aparatur sipil negara (ASN), hingga orang kaya pemilik rumah bagus atau mobil mewah. Tidak kalah miris, bantuan ini juga terus mengalir kepada orang yang sebenarnya sudah mentas dari kemiskinan, bahkan orang yang sudah meninggal dunia sekalipun.

Kondisi penyaluran yang kacau ini berhasil dipetakan dengan baik melalui data yang dihimpun oleh berbagai lembaga pengawas instansi pemerintah.

Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK bahkan mengungkap temuan yang jauh lebih mencengangkan terkait penyimpangan rekening bantuan ini. PPATK menemukan lebih dari 10 juta rekening penerima bansos masuk kategori salah sasaran dengan nilai total mencapai Rp2 triliun.

Lebih parah lagi, terdapat penyalahgunaan dana yang sangat merusak karena lebih dari 550 ribu penerima bansos diketahui menggunakan rekeningnya untuk transaksi judi online. Fakta ini jelas menjadi tamparan keras bagi efektivitas program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah.

Akar Masalah dari Mentalitas Hingga Birokrasi Desa

Mengapa masalah pelik ini bisa terus berulang dari tahun ke tahun tanpa ada solusi yang benar-benar tuntas? Dari analisis saya, ada dua faktor utama yang menjadi biang kerok dari hulu penyaluran bantuan ini.

Penyakit Mentalitas Miskin di Tengah Masyarakat

Faktor pertama yang sulit dibantah adalah sebagian masyarakat kita ternyata memiliki mentalitas miskin yang cukup akut. Banyak warga yang sebenarnya masuk dalam kategori mampu, tetapi secara sadar justru ikut merebut hak masyarakat yang tidak mampu.

Mereka merasa tidak masalah menerima bantuan cuma-cuma dari pemerintah, tanpa memikirkan ada tetangga mereka yang kelaparan karena haknya terampas. Egoisme kelompok mampu ini secara langsung merusak ekosistem jaring pengaman sosial.

Lemahnya Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Faktor kedua berada di tataran birokrasi, yaitu kurangnya verifikasi, validasi, dan pembaruan (updating) data kemiskinan di tingkat desa atau kelurahan. Akibatnya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS menjadi tidak akurat dan tidak mencerminkan kondisi riil. Mestinya DTKS mencakup data 40% penduduk dengan kesejahteraan terendah di desa agar bantuan bisa terdistribusi secara adil. Namun, kenyataan di lapangan justru sering kali melenceng jauh dari pedoman administratif tersebut.

Sebagai contoh, ada kasus hampir 100% warga di sebuah desa dimasukkan ke dalam DTKS secara sepihak. Tindakan tidak bertanggung jawab ini akhirnya membuat kuota Kabupaten Tegal penuh dan menutup kesempatan bagi warga miskin di desa lain. Ketergesaan kebijakan dalam menyusun program baru juga sering kali memperburuk validasi data di tingkat bawah.

Pemerintah sempat merencanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai atau BLT untuk dua bulan, yaitu November dan Desember 2023, guna membantu masyarakat terdampak kekeringan akibat fenomena El Nino. Rencana-rencana taktis seperti ini sering kali menuntut eksekusi cepat yang mengorbankan kualitas verifikasi data di lapangan. Imbasnya, target penghapusan kemiskinan ekstrem yang semula dipatok oleh pemerintah pada Maret 2024 menjadi sulit terealisasi sepenuhnya.

Nasib Kelompok Marginal yang Terhapus dari Sistem

Di balik gemerlapnya anggaran bantuan yang salah alamat ke rumah-rumah mewah, ada penderitaan nyata dari kelompok marginal. Saya melihat sistem administrasi kita masih sangat diskriminatif terhadap mereka yang berada di urutan paling bawah dalam strata sosial.

Kelompok marginal seperti orang yang tidak memiliki KTP, tidak punya alamat tetap, manusia gerobak, pengemis disabilitas, hingga anak jalanan justru nyaris tidak memiliki akses bansos. Mereka terasingkan dan tidak bisa menerima bantuan hanya karena tidak "hadir" secara administratif di dalam sistem kependudukan.

Ini adalah ironi terbesar dari sistem jaring pengaman sosial kita. Mereka yang setiap hari tidur di emperan jalan terabaikan, sementara mereka yang memiliki rumah bagus justru terdaftar rapi di dalam sistem.

Langkah Nyata Memperbaiki Sistem Penyaluran

Kita tidak boleh membiarkan anggaran negara terus bocor ke tangan orang-orang kaya dan pelaku judi online. Pemerintah sebenarnya sudah mulai meluncurkan beberapa inovasi untuk menekan angka kebocoran yang masif ini.

Kementerian Sosial RI saat ini menyediakan Aplikasi Cek Bansos secara gratis yang bisa diunduh melalui Google Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS. Aplikasi resmi Kemensos ini dibuat agar masyarakat bisa memantau sekaligus melaporkan jika melihat adanya indikasi bantuan yang salah sasaran di sekitar mereka. Selain menyediakan kanal aduan, pemerintah juga tengah menggencarkan digitalisasi sistem penyaluran untuk meminimalkan manipulasi data manual di tingkat bawah.

Uji coba digitalisasi bansos sebelumnya telah sukses dilakukan di Kabupaten Banyuwangi. Langkah baik ini akan diperluas jangkauannya melalui program piloting secara bertahap ke 42 kabupaten atau kota yang dimulai pada Juni 2026 ini. Menurut saya, perluasan digitalisasi ini merupakan langkah wajib yang harus didukung penuh demi transparansi anggaran.

Masyarakat juga harus memanfaatkan nomor aduan bansos Kemensos secara aktif jika menemukan warga sejahtera yang masih menerima bantuan. Pengawasan horizontal dari masyarakat adalah benteng terakhir untuk mengoreksi kelalaian petugas verifikasi di tingkat desa.

Pembenahan bansos salah sasaran ini tidak akan pernah selesai jika kita hanya mengandalkan perbaikan aplikasi tanpa menyentuh akar masalah moralitas birokrasi bawah. Digitalisasi sistem yang dimulai Juni 2026 ini harus dikawal ketat agar tidak ada lagi celah bagi oknum desa untuk memanipulasi kuota warga miskin demi keuntungan kerabat atau kelompok tertentu.