Pemprov Sumbar Pastikan Pembayaran Gaji PPPK Berjalan Lancar

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan pembayaran gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berjalan lancar tanpa kendala keterlambatan di Kota Padang pada Rabu, sebagaimana dilansir dari Id.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Barat Rosail Akhyari mengonfirmasi bahwa instansinya belum menerima laporan mengenai penundaan hak para pegawai tersebut. Berdasarkan data sistem manajemen gaji, wilayah ini mengelola 10.227 orang PPPK yang terdiri dari sekitar 5.000 pegawai penuh waktu dan 4.000 pegawai paruh waktu, di samping 18 ribu Aparatur Sipil Negara aktif.

"Sejauh ini sepengetahuan saya tidak ada keterlambatan pembayaran gaji PPPK maupun PPPK paruh waktu," kata Kepala BPKAD Provinsi Sumbar Rosail Akhyari.

Lonjakan jumlah pegawai sejak tahun 2021 diakui meningkatkan beban anggaran daerah, meski alokasi dana untuk kebijakan nasional ini telah disiapkan. Masalah pendanaan diperkirakan baru akan muncul jika pengangkatan di daerah tidak sesuai dengan regulasi pemerintah pusat.

"Nah, baru akan menjadi masalah apabila PPPK yang diangkat atau PPPK paruh waktu yang diangkat ini bukanlah tenaga yang sebagaimana dimaksud di dalam kebijakan nasional tersebut," ujar Rosail Akhyari.

Pemerintah daerah kini mendapatkan angin segar setelah Komisi II DPR RI merekomendasikan agar pemerintah pusat menanggung sepenuhnya pembiayaan gaji melalui APBN. Skema tersebut diusulkan masuk ke dalam tambahan Transfer ke Daerah tahun 2027.

"Salah satunya adalah pembebanan gaji PPPK dan PPPK paruh waktu ini sepenuhnya ke APBN. Mungkin skemanya menjadi tambahan di dalam TKD 2027," kata Rosail Akhyari.

Langkah penataan kegawaian ini didukung oleh legislatif demi mendorong sistem kepegawaian nasional yang lebih berkelanjutan. Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menilai hasil rapat dengar pendapat umum pada 8 Juni 2026 menjadi momentum penting agar PPPK tidak lagi dipandang sebagai beban anggaran, melainkan aset penting pelayan publik.