DPRD Bone Bolango Minta Pemkab Antisipasi Gejolak PPPK

Ketua Komisi I DPRD Bone Bolango, Rakhmatiyah Deu, meminta Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mengantisipasi potensi keresahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar gejolak seperti aksi unjuk rasa di Kota Tidore Kepulauan tidak terjadi di daerah tersebut pada Rabu, 8 Juli 2026, dilansir dari Ulanda.

Langkah antisipasi dini dinilai sangat krusial agar tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran tidak sampai mengganggu ketenangan para pegawai dalam bekerja maupun pelayanan kepada masyarakat luas.

Politisi Partai NasDem tersebut memandang kekhawatiran yang dialami oleh para pegawai kontrak terkait masa depan pekerjaan mereka di tengah kondisi keuangan daerah merupakan hal yang wajar.

"Kalau melihat alasan mereka turun menyampaikan aspirasi, saya rasa itu sangat masuk akal. Mereka tentu memikirkan masa depan pekerjaan dan keluarganya," kata Rakhmatiyah, Ketua Komisi I DPRD Bone Bolango.

Ia mengimbau agar para PPPK di Kabupaten Bone Bolango tetap mengutamakan jalur komunikasi dan musyawarah dalam menyampaikan setiap aspirasi yang ada.

"Jangan sampai aksi yang dilakukan justru merugikan diri sendiri. Aspirasi tetap harus disampaikan dengan cara yang baik sehingga solusi bisa ditemukan bersama," ujarnya.

Rakhmatiyah menekankan bahwa jajaran eksekutif di Pemerintah Kabupaten Bone Bolango harus bergerak cepat menyusun strategi pencegahan tanpa perlu menunggu masalah muncul ke permukaan.

"Saya berharap kejadian seperti di Tidore jangan sampai terjadi di Bone Bolango yang sama-sama kita cintai. Pemerintah daerah harus mulai memikirkan strategi sejak sekarang agar persoalan seperti ini bisa dicegah," tegasnya.

Pemerintah daerah didorong untuk segera mengadakan pertemuan dan koordinasi intensif bersama pihak legislatif guna memetakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran.

"Eksekutif dan legislatif harus duduk bersama. Jangan menunggu masalah hadir baru mencari solusi. Komunikasi sejak awal jauh lebih penting," katanya.

Dirinya memercayai situasi kondusif akan tetap terjaga karena seluruh elemen masyarakat dan pegawai di Bone Bolango memiliki komitmen yang tinggi terhadap jalur mufakat.

"Saya meyakini masyarakat dan teman-teman PPPK di Bone Bolango lebih memilih solusi daripada aksi. Budaya dialog itu harus terus dipertahankan," ujarnya.

Meskipun ruang fiskal daerah sedang mengalami pengetatan anggaran, Rakhmatiyah optimis ruang dialog antara pemerintah dan DPRD akan mampu menghasilkan jalan keluar terbaik.

"Alhamdulillah, kondisi fiskal kita memang mengalami efisiensi. Tetapi bukan berarti tidak ada solusi terbaik bagi PPPK. Saya yakin selama pemerintah dan DPRD duduk bersama, selalu ada jalan yang bisa diambil tanpa mengorbankan kepentingan para pegawai maupun pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya.