Pemkab Bone Bolango Perkuat Kolaborasi Tangani Anak Putus Sekolah

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menangani persoalan anak tidak sekolah, pekerja anak, dan perkawinan usia dini guna menyiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045, dilansir dari Ulanda.

Langkah strategis tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak, Pekerja Anak, dan Anak Tidak Sekolah yang digelar pada Kamis (2/7/2026) di Grand Q Hotel, Kota Gorontalo.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango Iwan Mustapa menyatakan bahwa pemenuhan hak dasar anak seperti pendidikan dan perlindungan merupakan amanat mutlak yang tidak dapat ditunda oleh instansi mana pun.

“Persoalan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi. Semua pihak harus bergerak bersama, mulai dari pemerintah daerah, dinas terkait, pengadilan agama, Kementerian Agama, hingga pemerintah desa dan kecamatan,” tegas Iwan Mustapa.

Ia menambahkan bahwa fondasi utama untuk mencapai kemajuan masa depan daerah bertumpu pada kemampuan pemerintah dalam membebaskan anak-anak dari berbagai masalah sosial yang menghambat kelanjutan pendidikan mereka.

Memasuki tahun ajaran baru, jajaran pemerintah kecamatan hingga tingkat desa diinstruksikan segera melakukan verifikasi dan pendataan langsung di lapangan agar tidak ada anak yang kehilangan hak belajarnya.

“Saya meminta para camat dan kepala desa benar-benar memastikan kondisi anak-anak di wilayah masing-masing. Jangan sampai ada yang putus sekolah, bekerja di bawah umur, ataupun terjerumus dalam perkawinan usia dini tanpa diketahui pemerintah,” ujarnya.

Pemerintah desa dinilai memiliki peran krusial karena posisinya yang paling dekat dengan warga, sehingga intervensi terhadap anak-anak yang membutuhkan bantuan dapat berjalan lebih cepat.

Meskipun dihadapkan pada keterbatasan kemampuan fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tetap berkomitmen menempatkan program perlindungan anak sebagai prioritas pembangunan yang utama.

“Pemerintah daerah tetap berkomitmen mengutamakan program perlindungan anak melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Kolaborasi menjadi kekuatan utama agar setiap program dapat berjalan lebih efektif meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya,” katanya.

Agenda koordinasi terpadu ini dihadiri oleh jajaran penting termasuk Kepala Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo, Ketua Pengadilan Agama Suwawa, Kepala Dinas Sosial P3A-P2KB Bone Bolango, Kepala Kantor Kementerian Agama Bone Bolango, serta staf ahli bupati.