Pemkab Bone Bolango Siapkan Kawasan Perdesaan Terintegrasi

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mengubah pola pembangunan desa agar tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Pemkab kini merancang strategi Kawasan Perdesaan untuk mengintegrasikan berbagai potensi ekonomi antar wilayah perdesaan, seperti dilansir dari Ulanda. Strategi baru ini dibawa langsung ke tingkat pusat lewat kunjungan kerja pejabat daerah pada Rabu, 12 Agustus 2026.

Asisten II Setda Bone Bolango Yusbar Ismail dan Kepala Bappeda Litbang Sri Mulyani Lalijo mendatangi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Melalui integrasi tersebut, pemerintah daerah ingin menyambungkan berbagai sektor vital. Sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga UMKM akan dikoneksikan agar membentuk rantai ekonomi yang saling menopang di tingkat lokal.

"Kita ingin pembangunan desa tidak berjalan sendiri-sendiri. Potensi yang dimiliki masing-masing desa harus bisa dikembangkan secara terintegrasi sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih besar kepada masyarakat," kata Yusbar.

Pengembangan ekonomi secara kolektif diyakini membuka peluang pasar yang lebih luas dan meningkatkan nilai tambah produk lokal. Langkah ini diproyeksikan dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan serta memangkas ketimpangan antarwilayah. "Kita ingin ada kawasan-kawasan yang tumbuh dari desa, dengan potensi lokal sebagai kekuatannya. Ketika potensi itu dikelola bersama dan didukung dengan perencanaan yang tepat, maka peluang meningkatkan pendapatan masyarakat juga semakin besar," ujar Yusbar.

Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango Sri Mulyani Lalijo menekankan pentingnya kualitas perencanaan berbasis karakteristik dan kebutuhan setiap kawasan. Bappeda Litbang akan mengawal agar rencana ini selaras dengan dokumen pembangunan daerah. "Kawasan Perdesaan ini kita dorong sebagai pendekatan pembangunan yang lebih terintegrasi. Kita tidak hanya melihat apa yang bisa dibangun, tetapi juga bagaimana potensi antar desa dapat dikoneksikan dan menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat," kata Sri Mulyani.

Penetapan kawasan terpadu ini juga memudahkan pemetaan potensi unggulan serta kebutuhan infrastruktur pendukung. Konsultasi bersama Kementerian Desa menjadi tahap awal untuk menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional. "Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan perencanaan ini punya arah yang jelas, indikator yang terukur, dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena tujuan akhirnya adalah bagaimana desa menjadi lebih produktif dan masyarakat semakin berdaya," tutur Sri Mulyani.