Pemkab Bone Bolango Raih Opini WTP Terkait APBD 2025

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Capaian tersebut diserahkan langsung kepada legislatif dalam rapat paripurna DPRD Bone Bolango pada Selasa, 23 Juni 2026, sebagaimana dilansir dari Ulanda. Penyerahan laporan ini menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban konstitusional daerah.

Sebelum diserahkan kepada pihak legislatif untuk dibahas bersama, laporan keuangan tersebut telah melewati audit berkala oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Bupati Bone Bolango Ismet Mile menjelaskan bahwa penyusunan laporan ini merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses evaluasi tersebut mencakup seluruh aspek pendapatan dan belanja daerah sepanjang tahun anggaran 2025.

"Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan. Seluruh laporan telah diperiksa oleh BPK sebelum disampaikan kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut," kata Ismet Mile, Bupati Bone Bolango.

Sisi pendapatan dan pengeluaran daerah menjadi potret utama dalam laporan yang diserahkan tersebut. Raihan predikat tertinggi ini dinilai sebagai cerminan kepatuhan administrasi serta kesesuaian tata kelola keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan. "Semua kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan maupun pengeluaran daerah telah melalui pemeriksaan BPK dan dinyatakan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ini bukan hanya capaian pemerintah daerah, tetapi merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak, termasuk DPRD," ujar Ismet Mile, Bupati Bone Bolango.

Sistem pengelolaan keuangan di daerah tersebut dinilai masih berjalan sesuai dengan koridor hukum. Kendati demikian, predikat ini juga menjadi instrumen evaluasi penting agar penggunaan anggaran ke depan dapat memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik masyarakat. "Predikat ini harus menjadi motivasi agar ke depan pengelolaan keuangan daerah semakin baik, semakin transparan, dan semakin akuntabel," kata Ismet Mile, Bupati Bone Bolango.

Tahapan berikutnya setelah penyerahan laporan pertanggungjawaban ini adalah pelaksanaan evaluasi bersama pihak DPRD. Forum legislatif akan melakukan pembahasan mendalam serta pengambilan keputusan sebelum pemerintah daerah melangkah ke siklus penganggaran periode selanjutnya.