Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Bangun Budaya Inovasi Daerah untuk Atasi Tekanan Fiskal

Keterbatasan anggaran daerah tidak boleh menjadi alasan bagi jajaran aparatur sipil negara untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Seperti diberitakan oleh Ulanda, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango kini memilih fokus membangun budaya inovasi daerah sebagai fondasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di tengah tekanan fiskal. Langkah strategis tersebut dibahas dalam Workshop Penyusunan Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Litbang Kabupaten Bone Bolango pada Selasa, 7 Juli 2026.

Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, menjelaskan bahwa inovasi sekarang telah bertransformasi menjadi kebutuhan mendasar yang wajib melekat pada tiap organisasi perangkat daerah.

"Pelayanan pemerintah tidak boleh berhenti hanya karena keterbatasan anggaran. Justru kondisi ini harus mendorong birokrasi untuk lebih kreatif, lebih responsif, dan mampu menemukan solusi melalui inovasi," kata Iwan saat membuka kegiatan tersebut. Kondisi keuangan daerah yang ketat dinilai harus menjadi momentum penting dalam mengubah sistem kerja birokrasi agar berjalan lebih efektif, efisien, serta adaptif.

Iwan memberikan apresiasi kepada Bappeda Litbang yang menginisiasi lokakarya ini karena penguatan budaya inovasi merupakan bagian dari misi pembangunan Kabupaten Bone Bolango periode 2025–2030. "Bukan hanya menghasilkan ide baru, tetapi bagaimana ide itu benar-benar menjawab persoalan masyarakat dan mempercepat pelayanan," ujarnya.

Saat ini, jajaran pemda menghadapi tantangan ganda, yaitu ruang belanja yang menyempit serta tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat, mudah, transparan, dan berkualitas. Menurut Iwan, masalah di lapangan seperti kebersihan lingkungan ataupun penataan ruang publik tidak bisa terus-menerus disikapi dengan alasan ketiadaan anggaran daerah. "Banyak persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui kreativitas, kolaborasi, dan pengelolaan yang lebih efektif. Karena itu, aparatur harus mulai berpikir mencari solusi, bukan sekadar menjelaskan kendala," katanya.

Seluruh organisasi perangkat daerah diminta mengevaluasi prosedur pelayanan yang lambat serta memangkas tahapan birokrasi yang sudah tidak lagi relevan.

Sebab, indikator keberhasilan instansi pemerintah saat ini diukur dari kecepatan pemenuhan kebutuhan masyarakat, bukan dari banyaknya dokumen yang dihasilkan. Semangat adaptasi dan kecepatan respons ini juga diharapkan mengalir hingga ke tingkat pemerintahan yang paling bawah. "Seluruh aparatur harus hadir ketika masyarakat membutuhkan. Respons cepat menjadi bagian dari kualitas pelayanan yang harus terus diperbaiki," ujarnya.

Integrasi teknologi informasi mutlak diperlukan dalam mempercepat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di era digitalisasi.

Penerapan sistem digital diharapkan memotong waktu tunggu pelayanan, meningkatkan produktivitas kerja, serta memperluas jangkauan akses bagi seluruh warga.