Pemkab Bone Bolango Bantah Pungutan Pernikahan Putri Bupati

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango secara tegas membantah isu pungutan terhadap Organisasi Perangkat Daerah untuk membiayai pesta pernikahan putri Bupati Bone Bolango pada Selasa, 28 Juli 2026. Seperti dilansir dari Ulanda, tuduhan yang beredar di media sosial tersebut dipastikan sebagai fitnah yang tidak berdasar.

Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, melakukan verifikasi langsung kepada seluruh pimpinan instansi untuk memastikan fakta di lapangan. Hasil pengecekan menunjukkan tidak ada satupun OPD yang dimintai dana atau kontribusi untuk kepentingan pribadi bupati.

"Hasil klarifikasi kami sangat jelas. Seluruh pimpinan OPD menyatakan tidak pernah menerima permintaan, tidak pernah dimintai kontribusi, dan tidak pernah ada pungutan seperti yang dituduhkan. Jadi informasi yang beredar itu sangat tidak benar dan merupakan fitnah," kata Iwan Mustapa, Sekretaris Daerah Bone Bolango.

Sebagai koordinator aparatur sipil negara, Iwan menegaskan bahwa pihaknya bertindak cepat guna mencegah pembentukan opini publik yang menyesatkan. Ia menjamin bupati maupun keluarganya tidak pernah membebankan anggaran pribadi ke instansi daerah.

"Kami pastikan tidak ada satu rupiah pun permintaan dari Bupati ataupun keluarganya kepada OPD. Itu tidak pernah terjadi," ujar Iwan Mustapa, Sekretaris Daerah Bone Bolango.

Langkah kehati-hatian ini diambil mengingat kondisi anggaran daerah yang saat ini memiliki berbagai keterbatasan fiskal. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga tata kelola pemerintahan tetap bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun gratifikasi.

"Kondisi anggaran saat ini sangat terbatas. Justru karena itu kami semakin berhati-hati. Kami menghindari segala bentuk tindakan yang mengarah pada korupsi, kolusi, nepotisme maupun gratifikasi. Hal-hal seperti itu tidak akan pernah kami lakukan," kata Iwan Mustapa, Sekretaris Daerah Bone Bolango.

Menanggapi beredarnya rumor tersebut, pemerintah daerah berkoordinasi dengan tim hukum untuk menyiapkan langkah tegas. Somasi disiapkan agar isu tersebut tidak menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan pemerintahan.

"Kami sudah berkomunikasi dengan tim hukum. Saat ini sedang dipersiapkan somasi. Kalau hal seperti ini terus dibiarkan, tentu akan menjadi preseden yang tidak baik. Ada mekanisme hukum yang akan kami tempuh," ujar Iwan Mustapa, Sekretaris Daerah Bone Bolango.

Selain masalah tuduhan pungutan, Iwan memberikan perhatian terhadap aksi penyegelan salah satu kantor desa di wilayahnya. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan pelayanan publik di tengah sengketa atau konflik lokal.

"Layanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti. Jangan sampai ada tindakan yang menghambat pelayanan publik karena itu bisa bertentangan dengan ketentuan hukum. Pemerintah daerah sudah melakukan berbagai langkah agar pelayanan tetap berjalan sebagaimana mestinya," kata Iwan Mustapa, Sekretaris Daerah Bone Bolango.