Pemkab Boalemo Perkuat Kebijakan Kependudukan Melalui Workshop PJPK 2026

Pemerintah Kabupaten Boalemo berupaya memperkuat arah kebijakan pembangunan kependudukan agar selaras dengan perencanaan daerah secara menyeluruh. Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui Workshop Penguatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Boalemo Tahun 2026, seperti dilansir dari Ulanda.

Acara yang berlangsung di Cabana Resort and Resto pada Kamis (25/6) tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Boalemo, Lahmuddin Hambali. Agenda ini dihadiri oleh perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, kalangan akademisi, tim ahli PJPK, serta jajaran pimpinan perangkat daerah.

Dalam kesempatan itu, Lahmuddin Hambali menyampaikan pandangannya mengenai posisi strategis masyarakat dalam pembangunan.

“Seluruh program yang direncanakan, anggaran yang dialokasikan, dan kebijakan yang ditetapkan pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujar Lahmuddin Hambali.

Urusan pembangunan kependudukan dinilai bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sektor ini memerlukan keterlibatan aktif dan komitmen dari seluruh perangkat daerah beserta para pemangku kepentingan.

Berbagai permasalahan daerah seperti kemiskinan, stunting, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan perempuan dan anak, hingga ketahanan keluarga dinilai berkaitan erat dengan dinamika kependudukan. Penanganan berbagai isu strategis tersebut membutuhkan langkah yang terintegrasi dan kolaboratif.

Pemerintah daerah juga menaruh perhatian khusus terhadap pengelolaan bonus demografi yang tengah dihadapi. Potensi besar tersebut diproyeksikan mampu mempercepat pembangunan jika didukung peningkatan mutu sumber daya manusia, perluasan akses pendidikan, layanan kesehatan, keterampilan kerja, dan kesempatan berusaha.

Lahmuddin Hambali menggarisbawahi fungsi dokumen PJPK dalam sistem perencanaan daerah.

“Peta Jalan Pembangunan Kependudukan harus menjadi instrumen strategis yang mampu mengintegrasikan berbagai isu kependudukan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga program yang dilaksanakan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran,” katanya.

Sinergi lintas sektor menjadi penekanan utama bagi seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan program kependudukan. Tantangan pembangunan yang ada saat ini dinilai tidak dapat diselesaikan jika dikerjakan secara parsial atau sektoral.

Melalui pelaksanaan workshop ini, Pemerintah Kabupaten Boalemo menargetkan terciptanya kesamaan persepsi, pemahaman, dan komitmen bersama. Hasil akhir dari agenda ini diharapkan mampu menelurkan rekomendasi serta rencana tindak lanjut yang terukur demi mewujudkan pembangunan yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.