Pemerintah Gunakan Desil DTSEN untuk Penentuan Sasaran Bansos

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi acuan terintegrasi bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Dikutip dari Id, basis data ini dimanfaatkan untuk merancang kebijakan, menentukan target penerima, hingga mengevaluasi berbagai program bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran.

Tingkat kesejahteraan keluarga dalam DTSEN dipetakan melalui sistem pengelompokan yang disebut desil. Seluruh keluarga yang terdata diperingkatkan berdasarkan kriteria sosial dan ekonomi, lalu dibagi ke dalam 10 kelompok yang masing-masing mencakup sekitar 10 persen populasi.

Urutan kelompok tersebut menggambarkan kondisi ekonomi secara berjenjang. Kelompok desil 1 diisi oleh masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah. Sementara itu, kelompok desil 10 ditempati oleh masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.

Penetapan desil suatu keluarga tidak hanya mengacu pada satu parameter tunggal, seperti tingkat pendapatan atau kepemilikan kendaraan. Pemerintah mengombinasikan berbagai karakteristik sosial dan ekonomi secara menyeluruh untuk menilai posisi relatif setiap rumah tangga.

Hasil pemeringkatan tersebut bersifat dinamis dan dapat bergeser sewaktu-waktu. Perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga maupun pembaruan data secara berkala akan memengaruhi posisi desil yang tercatat pada sistem DTSEN.

Prosedur Cek Desil Bansos

Masyarakat dapat memeriksa status pemeringkatan desil secara mandiri melalui kanal resmi yang disediakan. Proses pengecekan memerlukan NIK 16 digit yang tercantum pada KTP.

Langkah pemeriksaan diawali dengan mengakses laman Cekbansos.kemensos.go.id. Setelah masuk ke situs resmi, masukkan NIK sesuai data KTP beserta kode captcha yang muncul di layar, lalu klik tombol Cari Data hingga sistem menampilkan informasi desil.

Peran Desil dalam Penyaluran Bantuan

Pengelompokan kesejahteraan melalui desil mempermudah pemerintah dalam mengarahkan program bantuan sosial agar lebih fokus. Angka desil bukan penunjuk nominal penghasilan atau tolok ukur tunggal kemiskinan, melainkan posisi relatif keluarga dalam pemeringkatan nasional.

Masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian antara data di sistem dan kondisi faktual dapat mengajukan perbaikan. Pembaruan data dilakukan melalui mekanisme penyelarasan yang telah disiapkan oleh pemerintah.