Kemensos Terapkan Sistem Desil DTSEN untuk Tentukan Penerima Bansos 2026

Pemerintah menerapkan sistem baru dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial atau bansos mulai tahun 2026. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS kini digantikan oleh Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN yang diklaim lebih akurat. Dilansir dari Id, perubahan basis data ini memicu pertanyaan di tengah masyarakat mengenai kelayakan mereka sebagai penerima bantuan.

Penentuan status penerima kini bertumpu pada indikator desil yang memetakan tingkat kesejahteraan. Penerapan DTSEN bertujuan memperkuat aspek keadilan sosial serta memperluas cakupan perlindungan bagi masyarakat rentan. Pemerintah mengalihkan Penerima Bantuan Iuran atau PBI dari desil 8–10 ke desil 1–5 yang belum mendapatkan perlindungan.

Desil merupakan sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang dibagi menjadi 10 tingkatan. Pengelompokan ini bergerak dari desil 1 untuk tingkat kesejahteraan terendah hingga desil 10 untuk tingkat tertinggi.

Berdasarkan Buku Saku 0%: Manfaat dan Penerima Program Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026, indikator desil menjadi acuan prioritas penyaluran. Rumah tangga dengan angka desil yang semakin kecil memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh bansos. Tingkatan desil tersebut terbagi menjadi enam kategori ekonomi masyarakat. Desil 1 mencakup 10 persen masyarakat sangat miskin yang menjadi prioritas utama penerima bantuan sosial.

Desil 2 diisi oleh kelompok miskin yang berada pada posisi 10–20 persen terbawah dan rentan terhadap gejolak harga pangan. Desil 3 merupakan kelompok hampir miskin yang berisiko jatuh miskin akibat guncangan ekonomi. Desil 4 mengelompokkan masyarakat rentan miskin dengan kondisi ekonomi relatif stabil tetapi rentan dalam situasi darurat. Desil 5 dikategorikan sebagai kelompok pas-pasan yang memiliki penghasilan tetap namun belum kuat secara finansial.

Sementara itu, kelompok desil 6 hingga 10 dikategorikan sebagai masyarakat kelas menengah ke atas. Kelompok ini memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik dan tidak masuk dalam prioritas penerima bantuan. Penyaluran tiga program utama bansos 2026 menyasar rentang desil yang berbeda.

Program Keluarga Harapan atau PKH diprioritaskan bagi desil 1–4 dengan alokasi kuota sekitar 10 juta keluarga. Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT ditargetkan untuk desil 1–5 dengan sasaran 18,2 juta keluarga. Program PBI JKN juga memprioritaskan desil 1–5 dengan pemenuhan kuota sekitar 96,8 juta jiwa.

Masyarakat yang berada pada desil 1–5 tidak serta-merta langsung mendapatkan bantuan sosial. Pemerintah tetap melakukan seleksi berdasarkan ketersediaan kuota program serta tingkat kerentanan masing-masing keluarga.

Rentang desil yang lebar sengaja diterapkan demi meminimalisasi kesalahan pencatatan data berupa inclusion error maupun exclusion error. Ke depan, sasaran program bantuan akan dipersempit secara berkala oleh pemerintah. Skema persempitan tersebut memproyeksikan PKH berfokus pada desil 1, bantuan sembako pada desil 1–2, dan PBI JKN pada desil 1–4.

Proses pengecekan status desil dan kepesertaan bansos dapat diakses melalui dua cara resmi. Masyarakat dapat mengakses situs resmi cekbansos.kemensos.go.id dengan memasukkan data wilayah administrasi. Proses verifikasi pada situs tersebut memerlukan input NIK KTP serta kode verifikasi sebelum mengklik tombol Cari Data.

Langkah pengecekan juga dapat dilakukan dengan mengunduh dan melakukan login pada aplikasi Cek Bansos. Pengguna tinggal memilih menu Cek Bansos serta mengisi nama lengkap beserta wilayah tinggal untuk melihat status.

Masyarakat yang mendapati ketidaksesuaian data ekonomi dengan status desil yang tercatat dapat mengajukan sanggahan. Mekanisme usulan atau sanggahan tersebut difasilitasi melalui aplikasi Cek Bansos maupun lewat laporan ke pemerintah daerah.