Dinas Kesehatan Bone Bolango Catat 4.882 Kasus ISPA

Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo menghadapi lonjakan kasus penyakit menular dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut atau ISPA yang mencapai 4.882 kasus sepanjang tahun 2026, seperti dilansir dari Ulanda pada Rabu (15/7/2026).

Jumlah temuan tersebut menjadi angka kasus penyakit menular tertinggi yang tercatat dalam sistem pemantauan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons atau SKDR.

"Kasus ISPA masih menjadi yang paling tinggi berdasarkan data SKDR, mencapai 4.882 kasus sepanjang tahun ini," ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango dr. Meyrin Kadir.

Selain ISPA, Dinas Kesehatan setempat juga mencatatkan 1.284 kasus diare akut, 298 suspek demam tifoid, 303 kasus pneumonia dengan dua korban meninggal dunia, 47 kasus DBD dengan dua kematian, 22 suspek campak dengan satu kematian, serta 52 kasus gigitan Hewan Penular Rabies yang menyebabkan satu pasien meninggal dunia.

Ancaman lain berupa penyakit malaria juga mengalami peningkatan dengan penemuan 116 kasus terkonfirmasi hingga pertengahan tahun 2026 yang mengancam status eliminasi malaria di wilayah tersebut.

"Kasus malaria yang ditemukan sebagian besar merupakan kasus impor, yaitu masyarakat yang terpapar malaria saat berada di luar daerah kemudian kembali ke Bone Bolango. Selain itu terdapat pula kasus pada pekerja tambang," jelas Meyrin Kadir.

Mobilitas pekerja tambang yang keluar masuk wilayah endemis menjadi pemicu utama kasus malaria, sementara tingginya penyakit menular lain disebabkan oleh rendahnya penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta buruknya kondisi sanitasi lingkungan.

Tantangan kesehatan masyarakat ini juga diperparah oleh penolakan imunisasi di beberapa kelompok masyarakat, pengelolaan limbah peternakan yang belum standar, hingga belum optimalnya kinerja Tim Gerak Cepat di tingkat puskesmas.

"Kami membutuhkan sinergi lintas program dan lintas sektor agar berbagai persoalan kesehatan masyarakat dapat ditangani secara komprehensif," tegas Meyrin Kadir.

Langkah koordinasi lintas sektor ini dibahas dalam kegiatan sosialisasi yang berlangsung pada 15 hingga 16 Juli 2026 dengan melibatkan 132 peserta dari unsur TNI, Polri, Kementerian Agama, camat, kepala puskesmas, hingga direktur rumah sakit.