Ismet Mile Dorong Digitalisasi Pemerintahan Bone Bolango

Bupati Bone Bolango Ismet Mile mendorong penuh penerapan transformasi digital guna meningkatkan efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas pelayanan publik dan tata kelola keuangan di lingkungan pemerintahan daerah. Langkah tersebut ditegaskan saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Fox Hotel Gorontalo pada Senin, 13 Juli 2026, sebagaimana dilansir dari Ulanda.

Penerapan sistem digital dinilai menjadi fondasi utama dalam memodernisasi birokrasi, sehingga seluruh organisasi perangkat daerah didesak untuk bersinergi dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Integrasi strategi ini bertujuan menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas demi mendongkrak kesejahteraan masyarakat luas.

"Digitalisasi harus diterapkan di setiap daerah, terutama dalam pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan, agar pelayanan kepada masyarakat semakin efektif, efisien, dan akuntabel," kata Ismet Mile, Bupati Bone Bolango.

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga telah memisahkan fungsi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dalam penyesuaian struktur organisasi terbarunya untuk memperkuat sektor fiskal yang lebih profesional. Upaya reformasi birokrasi ini turut didukung oleh Bank Indonesia melalui penyediaan inovasi sistem pembayaran digital yang konsisten.

Transformasi digital ini diharapkan tidak hanya menjadi pembaruan teknologi, melainkan juga instrumen penekan angka kemiskinan di Gorontalo melalui kolaborasi antardaerah, sekaligus mempersempit ruang korupsi melalui pengawasan anggaran yang ketat. Di samping itu, Ismet mengingatkan jajarannya agar tetap mengoptimalkan efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden tanpa menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Efisiensi harus dijalankan secara optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat," tegas Ismet Mile, Bupati Bone Bolango.

Melalui forum TP2DD tersebut, pemerintah daerah diharapkan segera melahirkan rekomendasi serta inovasi konkret yang dapat langsung diimplementasikan. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan adaptif menjadi target utama demi tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang transparan.