Guru Honorer Berhak Raih Perlindungan Sosial Melalui BPJS Ketenagakerjaan

Tenaga pendidik honorer kini memiliki hak perlindungan kerja yang setara dengan karyawan swasta maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perlindungan jaminan sosial ini dapat diperoleh dengan mendaftarkan diri ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Dilansir dari Id, struktur kepesertaan bagi para guru honorer ini dikelompokkan ke dalam kategori peserta Penerima Upah (PU).

Melalui status tersebut, mereka bisa mengakses fasilitas jaminan sosial yang mutunya sama dengan pekerja formal di industri lain. Status peserta Penerima Upah memberikan jaminan perlindungan komprehensif untuk meminimalkan berbagai risiko kerja. Program perlindungan finansial bagi tenaga pendidik ini terbagi ke dalam beberapa bentuk manfaat nyata.

Manfaat pertama berupa Jaminan Hari Tua (JHT) yang berfungsi sebagai tabungan masa pensiun. Peserta dengan masa keanggotaan minimal 10 tahun bisa mencairkan dana sebagian, yaitu maksimal 10% untuk persiapan pensiun atau maksimal 30% untuk kepemilikan rumah, yang dapat diklaim satu kali.

Manfaat kedua adalah Jaminan Kematian (JKM) yang memberikan santunan tunai kepada ahli waris jika peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan atau penyakit kerja. Total santunan mencapai Rp42.000.000, yang terdiri atas santunan kematian Rp20.000.000, biaya pemakaman Rp10.000.000, dan santunan berkala Rp12.000.000 yang dibayar sekaligus. Selain itu, terdapat fasilitas beasiswa pendidikan anak untuk maksimal dua orang anak ahli waris. Bantuan ini diberikan dengan syarat peserta telah mengiur minimal selama 3 tahun dan meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan kerja.

Pihak sekolah atau pemberi kerja berkewajiban untuk mengurus proses pendaftaran para guru honorer. Ada beberapa berkas administratif yang harus disiapkan oleh instansi terkait. Dokumen yang diperlukan meliputi formulir pendaftaran resmi untuk pemberi kerja atau badan usaha, serta formulir pendaftaran atau pembaruan data pekerja. Pihak sekolah juga wajib menyertakan formulir laporan rincian iuran pekerja.

Persyaratan identitas yang harus dilengkapi mencakup NPWP dan KTP milik pemberi kerja. Proses administrasi ini juga membutuhkan lampiran KTP dari masing-masing guru honorer yang akan didaftarkan sebagai peserta.