DPRD Gorontalo Soroti Verifikasi Data Bantuan Rumah TB Rp20 Juta

Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti lambannya pendataan dan verifikasi pasien Tuberkulosis yang berpotensi menggagalkan penyerapan bantuan perbaikan rumah sebesar Rp20 juta dari pemerintah pusat pada Senin, 20 Juli 2026.

Persoalan penyerapan dana dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat pembahasan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2027 di Ruang Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, sebagaimana dilansir dari Ulanda.

Dari kuota 1.050 unit rumah yang disiapkan untuk Provinsi Gorontalo, baru 56 calon penerima yang lolos verifikasi administrasi hingga pertengahan 2026, padahal jumlah penderita TB mencapai sekitar 2.000 orang.

Pemerintah daerah diharapkan tidak melewatkan program perbaikan rumah bagi pasien yang tinggal di hunian kurang layak tersebut.

"Program ini sangat penting karena bukan hanya berbicara tentang perbaikan rumah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup dan mendukung proses penyembuhan pasien TB," kata Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, dr. Hj. Sri Darsianti Tuna, S.Ked., M.AP.

Dinas Kesehatan diminta segera melengkapi pendaftaran karena besarnya potensi kuota belum sebanding dengan hasil verifikasi lapangan.

"Data terbaru pasien TB sekitar 2.000 orang. Kami meminta Dinas Kesehatan segera melengkapi dan memperbarui data tersebut agar bantuan Rp20 juta untuk perbaikan rumah bisa dimanfaatkan sebagai stimulan bagi lebih banyak pasien TB," ujar Sri Darsianti.

Syarat penerima bantuan mewajibkan penderita terdaftar pada kelompok kesejahteraan desil 1 hingga desil 5 dalam basis data sosial ekonomi pemerintah.

"Karena ada persyaratan yang harus dipenuhi, maka proses pendataan harus dilakukan secara maksimal. Data yang valid akan menentukan apakah masyarakat bisa memperoleh bantuan atau tidak," katanya.

Perbaikan kualitas hunian dinilai mendesak untuk mencegah penularan penyakit di lingkungan keluarga pasien, sehingga koordinasi antara dinas provinsi dan kabupaten/kota perlu ditingkatkan.

"Jangan sampai kuota yang sudah disiapkan pemerintah pusat tidak terserap hanya karena data belum lengkap. Yang kita kejar adalah bagaimana masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa segera memperoleh manfaat dari program ini," ujar Sri Darsianti.