DPRD Gorontalo Minta Disnaker Cetak Wirausaha Muda pada 2027

Arah kebijakan Dinas Ketenagakarjaan pada tahun anggaran 2027 didorong untuk mengalami perubahan oleh Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, sebagaimana dilansir dari Ulanda. Keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi alasan utama agar instansi tersebut tidak cuma berfokus pada penempatan tenaga kerja dan persoalan hubungan industrial.

Dinas Ketenagakarjaan diminta mengambil peran lebih besar dalam mencetak generasi muda yang mampu membangun usaha secara mandiri. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Moh. Ikbal Alaydrus, menyampaikan dorongan tersebut setelah rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 bersama Dinas Ketenagakarjaan pada Selasa (21/7/2026).

Tantangan utama pemerintah daerah saat ini dinilai tidak hanya seputar keterbatasan anggaran. Setiap organisasi perangkat daerah diharapkan mampu menghadirkan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Pola kerja yang selama ini berorientasi pada penyediaan tenaga kerja perlu diperluas guna membangun ekosistem kewirausahaan anak muda. Langkah ini krusial karena penyerapan angkatan kerja yang terus tumbuh tidak bisa selalu diandalkan dari sektor formal.

"Dengan kondisi fiskal yang rendah dan anggaran yang terbatas, kami berharap Dinas Ketenagakarjaan bisa berpikir lebih kreatif atau out of the box. Jangan hanya fokus pada persoalan ketenagakarjaan, tetapi juga membangun koordinasi dengan OPD lain agar mampu melahirkan pemuda-pemuda yang memiliki jiwa kewirausahaan," kata Ikbal.

Pemerintah daerah perlu mengubah pendekatan dengan mendorong lahirnya pelaku usaha baru yang dapat membuka kesempatan kerja bagi warga lain. Dinas Ketenagakarjaan tidak bisa berjalan sendiri tanpa keterlibatan pihak lain untuk mencapai target tersebut.

Sinergi antar-organisasi perangkat daerah menjadi kunci efektivitas program pengembangan sumber daya manusia. Beberapa instansi yang memiliki irisan program mencakup Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi dan UMKM, hingga Dinas Pendidikan.

Kolaborasi lintas sektor ini dirancang agar pelatihan peningkatan keterampilan dapat berlanjut ke pendampingan usaha, penyediaan akses permodalan, serta pembukaan jaringan pemasaran bagi wirausaha muda.

"Kalau hanya mengandalkan perusahaan untuk menyerap tenaga kerja, kapasitasnya tentu terbatas. Tetapi ketika pemerintah berhasil melahirkan lebih banyak pengusaha muda, maka lapangan kerja baru akan tumbuh dengan sendirinya," ujar Ikbal.

Inovasi Program APBD 2027

Langkah penciptaan wirausaha baru dipandang sebagai solusi atas tantangan ekonomi daerah yang masih bergantung pada sektor tertentu. Kehadiran para pelaku usaha muda diyakini sanggup memperkuat ekonomi lokal sekaligus mendongkrak daya saing daerah.

Penyusunan program APBD 2027 diharapkan tidak sekadar mempertahankan kegiatan rutin tahunan. Terbatasnya kondisi fiskal justru harus dimanfaatkan sebagai pemicu lahirnya berbagai inovasi program.

Alokasi anggaran dalam APBD diwajibkan menghasilkan manfaat konkret yang dirasakan masyarakat, khususnya mengenai pembukaan peluang ekonomi baru bagi generasi muda.

Komisi IV DPRD memastikan bakal terus mengawal penyusunan program Dinas Ketenagakarjaan. Pengawalan ini dilakukan agar kebijakan yang dihasilkan berfokus mencetak generasi muda yang mandiri, produktif, dan berani membangun usaha sendiri.

Keberhasilan pembangunan di sektor ketenagakarjaan tidak lagi hanya diukur dari jumlah tenaga kerja yang terserap di perusahaan. Indikator keberhasilan juga ditentukan oleh seberapa banyak pemuda Gorontalo yang mampu menjadi pencipta lapangan kerja mandiri.