Aplikasi Cek Kemensos Bansos Diberi Rating Rendah oleh Ratusan Pengguna

Aplikasi resmi untuk melakukan cek kemensos bansos kini menjadi perhatian publik setelah menerima ratusan ulasan kritis dari masyarakat pengguna gawai pintar.

Platform digital yang dirancang untuk transparansi penyaluran bantuan ini menghadapi tantangan teknis yang memicu keluhan di toko aplikasi resmi.

Upaya pemerintah dalam digitalisasi data bantuan sosial terus berjalan di tengah evaluasi performa sistem yang dinilai belum optimal oleh publik.

Informasi penyaluran bantuan sosial dapat berubah sesuai kebijakan tata kelola data pemerintah. Masyarakat diimbau untuk selalu memantau pembaruan data secara berkala melalui saluran resmi Kementerian Sosial.

Keluhan Pengguna Terhadap Aplikasi Cek Kemensos Bansos

Layanan digital untuk memantau bantuan sosial dari pemerintah ini mengalami dinamika penilaian yang cukup signifikan di kalangan pengguna gawai. Berdasarkan data teknis, aplikasi Cek Bansos versi perangkat pintar berbasis iOS memiliki ukuran data sebesar 51.9 MB. Aplikasi ini masuk dalam kategori Reference dengan batasan usia pengguna minimal 4+ tahun untuk dapat mengunduhnya di toko aplikasi.

Meski dirancang sebagai solusi praktis, performa aplikasi di toko aplikasi versi iOS tercatat memiliki penilaian atau rating sebesar 1.5 dari 5 bintang berdasarkan 295 penilaian.

Angka penilaian yang sangat rendah ini mencerminkan adanya kendala teknis yang dirasakan langsung oleh masyarakat saat mengakses layanan. Sejumlah laporan mencatat tanggal ulasan keluhan pengguna pada aplikasi versi iOS terjadi berturut-turut pada 06/10/2025, 17/11/2025, dan 27/11/2025.

Pengguna yang ingin menggunakan aplikasi ini harus memastikan perangkat mereka memenuhi standar minimum sistem operasi yang telah ditentukan. Aplikasi versi iOS memerlukan sistem operasi iOS 13.0 atau yang lebih baru untuk perangkat iPhone dan iPod touch.

Sementara untuk pengguna komputer tablet, platform ini memerlukan iPadOS 13.0 atau yang lebih baru agar bisa berjalan di perangkat iPad. Selain masalah kompatibilitas sistem operasi, aspek keamanan data juga menjadi poin penting yang tertuang dalam kebijakan aplikasi. Kebijakan privasi pengembang mencakup pengumpulan data yang dikaitkan dengan identitas pengguna berupa Konten Pengguna (User Content) dan Pengidentifikasi (Identifiers).

Di sisi lain, terdapat pula data yang tidak dikaitkan dengan identitas pengguna, salah satunya berupa Lokasi (Location).

Masyarakat perlu memahami skema pengumpulan informasi ini sebelum melakukan registrasi akun dalam sistem pengecekan bantuan sosial. Informasi mengenai spesifikasi teknis dan aspek privasi ini dirangkum secara terstruktur untuk memberikan gambaran transparan kepada publik.

Pembersihan Data Ganda dalam Sistem DTKS

Di balik kendala teknis aplikasi, Kementerian Sosial terus melakukan pembenahan fundamental pada sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Langkah ini diambil guna memastikan bahwa distribusi bantuan sosial di lapangan dapat berjalan dengan lebih tepat sasaran. Sistem DTKS telah dipulihkan integritasnya sepanjang Maret 2021 dan ditetapkan pada tanggal 1 April 2021 melalui Kepmensos No 12/HUK/2021 menjadi New DTKS.

Melalui basis data yang baru ini, pemerintah melakukan penyaringan ketat terhadap elemen data yang dianggap tidak valid. Hasil dari pembenahan tersebut menunjukkan angka yang masif terkait penonaktifan data penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Tercatat sebanyak 21,156 juta data ganda, yang mencakup nama ganda atau penerima bantuan ganda, telah dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial. Kebijakan ini diambil demi mengantisipasi potensi kerugian negara dan tumpang tindih penyaluran dana bantuan kepada masyarakat. Mantan Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan penjelasan resmi mengenai temuan data tidak valid yang sempat beredar dalam sistem.

"Sebanyak 21,156 juta data ganda telah dinonaktifkan. Data ganda yang disebut dalam temuan Kemensos adalah namanya ganda, atau mendapat bantuan ganda."

Untuk mengatasi masalah krusial tersebut, pihak kementerian melakukan tindakan tegas dengan cara menghilangkan nama-nama ganda sehingga tersisa satu nama saja dalam sistem.

Sinergi Antarlembaga dalam Penataan Data Bantuan

Proses penonaktifan puluhan juta data tersebut tidak dilakukan secara sepihak oleh Kementerian Sosial semata.

Pemerintah membangun koordinasi lintas lembaga demi menjamin akuntabilitas serta transparansi proses pembersihan data kemensos bansos. Langkah penataan data ini melibatkan institusi penegak hukum dan badan pengawas keuangan tertinggi di Indonesia. Koordinasi penonaktifan data ganda dilakukan dengan Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kejaksaan Agung RI.

Keterlibatan lembaga-lembaga ini memastikan bahwa penghapusan data didasarkan pada analisis hukum dan audit finansial yang kuat.

Fungsi Fitur Usul dan Sanggah untuk Transparansi

Masyarakat dapat ikut serta dalam mengawal penyaluran bantuan melalui fitur khusus yang disediakan di dalam aplikasi digital tersebut.

Inovasi ini ditujukan untuk memangkas birokrasi dan meminimalkan tingkat kesalahan penyaluran bantuan di tingkat desa atau kelurahan.

Melalui aplikasi tersebut, warga dapat memanfaatkan menu yang memungkinkan partisipasi aktif dalam memperbarui data lingkungan sekitar.

• Menu Usul digunakan untuk mendaftarkan diri sendiri, keluarga, atau tetangga yang dinilai layak menerima bantuan namun belum terdata.
• Menu Sanggah berfungsi untuk melaporkan penerima bantuan yang dianggap tidak layak atau salah sasaran di lapangan.
• Fitur pemantauan status pencairan guna melihat perkembangan distribusi bantuan secara berkala.

Kehadiran fitur ini diharapkan mampu menutupi celah akurasi data yang tidak terjangkau oleh petugas verifikasi lapangan. Meskipun demikian, optimalisasi sistem tetap menjadi pekerjaan rumah yang besar mengingat rendahnya rating aplikasi saat ini.

Masyarakat yang ingin mengetahui status kepesertaannya disarankan untuk melakukan pengecekan secara berkala, baik melalui aplikasi maupun situs resmi yang disediakan pemerintah. Dilansir dari laporan Komdigi, keterlibatan aktif masyarakat dalam fitur usul dan sanggah merupakan bagian dari strategi jangka panjang mewujudkan tata kelola bantuan yang transparan.

Pembenahan dari sisi performa aplikasi dan validitas data New DTKS menjadi kunci utama keberhasilan program perlindungan sosial ke depan.